Aturan Internal

Tugas Pokok dan Fungsi

BUPATI SRAGEN NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah - 2 - beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2); - 3 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen. 4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen. 5. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen. 6. Instalasi adalah kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis. 7. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. 8. Kelompok Staf Medis adalah Staf Medis yang dikelompokkan sesuai spesialisasi/keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus. - 4 - 9. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari semua Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili. 10. Dewan Penasehat adalah kelompok Penasehat yang anggotanya terdiri dari unsur ahli di bidang perumahsakitan, hukum, ekonomi dan sosial. 11. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas sosial melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit. 12. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah, serta kesehatan anak. 13. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan. 14. Sistem Kesehatan Daerah adalah suatu tatanan kesehatan di daerah yang merupakan sub sistem kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan optimal. BAB II ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, membawahi : 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari : - Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan; - Sub Bidang Pelayanan Penunjang. 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari : - Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan terdiri dari : - Sub Bidang Diklat dan Litbang; - Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerjasama. 4. Instalasi - 5 - c. Wakil Direktur Umum, membawahi : 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari : - Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; - Sub Bagian Perlengkapan. 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari : - Sub Bagian Rekam Medis; - Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi; - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bagian Keuangan, terdiri dari : - Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; - Sub Bagian Perbendaharaan; - Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 4. Instalasi BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama RSUD Pasal 3 (1) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergensi) dan tindakan medik. (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah berada dan berintegrasi dalam Sistem Kesehatan Daerah. Pasal 4 (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Mempunyai tugas : 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 2. Melaksanakan Pemberian dokumen atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; - 6 - 3. Mengadakan Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan. 4. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 5. Menetapkan program kerja dan kegiatan RSUD; 6. Menjabarkan program kerja dengan penjadwalan pelaksanaan kegitan sesuai skala prioritas pelayanan RSUD; 7. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 8. Memantau / mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan dengan baik sesuai rencana dan tepat waktu; 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Bupati; 10. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait; 11. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesehatan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang pelayanan kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara khusus Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas: 1. Melaksanakan urusan Kepegawaian yang secara substansial menjadi cakupan bidang kepegawaian yang meliputi : Kartu Pegawai, Karis/Karsu, Taspen, Askes, DP3, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Cuti/libur, Mutasi, DUK, Disiplin Pegawai, Diklat, Pensiun dan Penghargaan; 2. Melaksanakan optimalisasi kinerja dan budaya kerja PNS internal SKPD dengan menerapkan dan meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Melaksanakan pengawasan seluruh aktivitas PNS internal SKPD dalam pelaksanaan Kewajiban dan Larangan PNS yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; - 7 - 4. Memberikan pembinaan kepada PNS internal SKPD yang melanggar Disiplin PNS, dengan prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Melaporkan hasil pembinaan PNS yang melanggar Disiplin PNS kepada Bupati disertai Berita Acara Pemeriksaan dan atau kelengkapannya; 6. Memberikan sanksi kepada PNS internal SKPD yang melanggar Disiplin PNS secara prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin yang meliputi : a. Jenis hukuman Disiplin Ringan terdiri dari : 1) Teguran Lesan; 2) Teguran Tertulis; 3) Pernyataan Tidak Puas secara tertulis. b. Jenis hukuman Disiplin Sedang terdiri dari : 1) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 2) Penurunan Gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 3) Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. c. Jenis hukuman Disiplin Berat terdiri dari : 1) Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; 2) Pembebasan dari jabatan; 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 7. Menerima dengan ikhlas sanksi yang diberikan oleh Bupati dan atau Pejabat yang berwenang bagi kepala SKPD yang tidak melaksanakan dan atau lalai dalam penegakan Disiplin PNS pada SKPD yang dipimpin. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas : - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 8 - Bagian Kedua Direktur Pasal 5 Direktur menyelenggarakan fungsi memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu Pasal 6 Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu menyelenggarakan fungsi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, bedah sentral, Farmasi, Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medis, dan kegiatan bidang pelayanan medis dan rujukan, bidang keperawatan dan bidang peningkatan mutu dan pendidikan. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pelayanan kesehatan, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan, dan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, bedah sentral, farmasi, radiologi, laboratorium, dan rehabilitasi medis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Menyusun program kerja teknis kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan, dan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, bedah sentral, farmasi, radiologi, laboratorium, dan rehabilitasi medis; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dan pelayanan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinir, Bidang/Instalasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan kesehatan, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan, dan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, bedah sentral, farmasi, radiologi, laboratorium, dan rehabilitasi medis; - 9 - 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaskanaan teknis kegiatan pelayanan kesehatan, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan, dan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, bedah sentral, farmasi, radiologi, laboratorium, dan rehabilitasi medis; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan kesehatan, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan, dan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, bedah sentral, farmasi, radiologi, laboratorium, dan rehabilitasi medis; 8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 9. Memberikan penilaian Kinerja / DP3 Kepala Bidang dan Instalasi; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur guna memperoleh petunjuk lebih lanjut; 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Pertama Bidang Pelayanan Pasal 8 Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi meliputi kegiatan sub bidang pelayanan medis dan rujukan, dan sub bidang pelayanan penunjang. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pelayanan medis dan rujukan dan pelayanan penunjang; 2. Menyusun program kerja dan kegiatan pelayanan medis dan rujukan dan pelayanan penunjang; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan pelaksanan tugs kegiatan Sub BIdang : Pelayanan Medis dan Rujukan, dan pelayanan penunjang; - 10 - 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan rujukan dan pelayanan penunjang; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan medis dan rujukan dan pelayanan penunjang; 8. Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Kerja terkait; 9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Kepala Sub Bidang : Pelayanan Medis dan Rujukan, dan Pelayanan Penunjang ; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu / Pimpinan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut; 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu / Pimpinan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 (1) Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan. 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas 3. Mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan medis dan rujukan, beserta penyelesaian permsalahannya, dengan bagian / bidang lain yang terkait. 4. Memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan rujukan 5. Mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien. 6. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis dan rujukan. 7. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Staf Sub Bidang Pelayanan Medis. 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas Rujukan 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan langsung / pimpinan. - 11 - (2) Sub Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Penunjang. 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas 3. Mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan penunjang beserta penyelesaian permasalahannya dengan bagian / bidang lain yang terkait. 4. Memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas peralatan / sediaan dan pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan non medis. 5. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang. 6. Memberikan penilaian kinerja / DP3 staf Sub BIdang Pelayanan Penunjang . 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung / pimpinan Paragraf Kedua Bidang Keperawatan Pasal 11 Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi kegiatan sub bidang pelayanan dan asuhan keperawatan, dan sub bidang monitoring dan evaluasi keperawatan. Pasal 12 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Keperawatan mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pelayanan Sub Bidang pelayanan dan asuhan keperawatan, dan Sub Bidang monitoring dan evaluasi keperawatan, serta pendidikan pelantikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan. 2. Menyusun Program kerja dan kegiatan Sub Bidang pelayanan dan asuhan keperawatan, dan Sub Bidang monitoring dan evaluasi keperawatan, serta pendidikan pelantikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakanan. - 12 - 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang : Pelayanan dan Asuhan Keperawatan, dan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaskanaan kegiatan Sub Bidang pelayanan dan asuhan keperawatan, dan Sub Bidang monitoring dan evaluasi keperawatan, serta pendidikan pelantikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang pelayanan dan asuhan keperawatan, dan Sub Bidang monitoring dan evaluasi keperawatan, serta pendidikan pelantikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan 8. Melaksanakan, koordinasi dengan satuan kerja terkait. 9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Kepala Sub BIdang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan, dan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu / Pimpinan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut. 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu / Pimpinan. 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal 13 (1) Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan dan asuhan keperawatan beserta penyelesaian permasalahannya dengan bagian / bidang lain yang terkait; 4. Menyusun Laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan; 5. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Staf Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan dan tenaga Keperawatan lainnya; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 13 - (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan mempunyai tugas : 1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Memantau dan mengawasi kegiatan keperawatan dan pengelolaan tenaga Keperawatan; 4. Mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan Keperawatan dan Pengelolaan tenaga Keperawatan; 5. Menginventarisir dan menyelesaikan semua permasalahan keperawatan yang muncul; 6. Menyusun Laporan dan evaluasi kegiatan keperawatan dan pengelolaan tenaga Keperawatan; 7. Memberikan penilaian Kinerja / DP3 Staf Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Tenaga Keperawatan lainnya; 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Ketiga Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan Pasal 14 Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan sub bidang peningkatan mutu dan kerja sama. Pasal 15 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan, dan peningkatan mutu dan kerjasama; 2. Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan dan Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; - 14 - 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan dan Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan; 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan dan Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan dan Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan; 8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan dan Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu / Pimpinan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut; 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu / Pimpinan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Sub Bidang Diklat dan Litbang mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Diklat dan Litbang; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Mengkoordinir semua pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Diklat dan Litbang; 4. Mengelola koleksi buku-buku perpustakaan; 5. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Diklat dan Litbang; 6. Memberikan penilaian / DP3 Staf Sub Bidang Diklat dan Litbang. 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 15 - (2) Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerja sama; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Mengkoordinir semua kegiatan peningkatan mutu RSUD dan kerja sama dengan pihak ketiga; 4. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Peningkatan Mutu RSUD dan Kerja sama dengan pihak ketiga; 5. Memberikan penilaian / DP3 Staf Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerja sama; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Keempat Instalasi Pasal 17 (1) Instalasi merupakan kesatuan fasilitas penyelenggaraan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur. (3) Penambahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 Instalasi sebagaimana disebut dalam Pasal 17, macam dan tugasnya adalah sebagai berikut : (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas: menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan rujukan baik intern maupun instalasi lainnya dan unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit. - 16 - (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, pelayanan pembedahan darurat (bedah minor) bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis, tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit. (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap yang menjalani tindakan medis, menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan rawat darurat medis. (5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah mayor baik darurat maupun elektif, serta pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas : menyelengarakan pelayanan pemeriksaan radioagnostik guna menunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radioterapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. (8) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional. (9) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas : menyelenggarakan perawatan pasien yang meliputi upaya pencegahan, penilaian , penanggulangan dan penyeliaan terhadap kecacatan. (10) Instalasi Bank Darah mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan pengelolaan stok dan distribusi darah / komponen siap pakai untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Bagian Keempat Wakil Direktur Umum Pasal 19 Wakil Direktur Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi kegiatan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana rumah sakit dan pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer. - 17 - Pasal 20 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Peraturan Bupati ini, Wakil Direktur Umum mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Menyusun program kerja dan kegaiatan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dan pelayanan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinir Bagian / Instalasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral; 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan teknis kegiatan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral kemudian menyusun rencana tindak lanjut; 8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 9. Memberikan penilaian kinerja DP3 Kepala Bagian dan Instalasi; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur guna memperoleh petunjuk lebih lanjut; 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 18 - Paragraf Pertama Bagian Sekretariat Pasal 21 Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi kegiatan umum dan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, dan perlengkapan. Pasal 22 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Sekretariat mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan umum dan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral; 2. Menyusun program kerja dan kegiatan umu dan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamer, serta sterilisasi sentral; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian : Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan; 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan; 8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Kepala Sub Bagian : Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur Umum / Pimpinan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut; 11. Memberikan peringatan / hukuman disiplin ringan, sedang dan berat kepada PNS yang berada dibawah wewenangnya untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah c.q BKD; 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Umum / Pimpinan; - 19 - 13. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen kepegawaian termasuk Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang umum dan kerumahtanggaan; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang umum dan kerumahtanggaan; 4. Melaksanakan kegiatan protokol dan kerumahtanggaan, pemasaran sosial, informasi dan dokumentasi; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bagian lain yang berkaitan; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 8. Memberikan penilaian DP3 staf Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang Tata Usaha & Kepegawaian; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, produk hokum dan peraturan perundang-undangan; 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian, perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai, dan pembinaan pegawai; 5. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan bagian lain yang berkaitan; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 8. Memberikan penilaian DP3 staf Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 20 - (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang perlengkapan; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang/jasa inventaris dan habis pakai; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bagian lain yang berkaitan; 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf. 7. Memberikan penilaian DP3 staf Sub Bagian Perlengkapan; 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Kedua Bagian Rekam Medis dan Perencanaan Pasal 24 Bagian Rekam Medis dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, rekam medis, teknologi informasi dan promosi rumah sakit. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rekam Medis dan Perencanaan mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan rekam medis, teknologi informasi dan promosi, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan; 2. Menyusun program kerja dan kegiatan rekam medis, teknologi informasi dan promosi, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan pelaskanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian : rekam medis, teknologi informasi dan promosi, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan; - 21 - 6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan rekam medis, teknologi informasi dan promosi, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan rekam medis, teknologi informasi dan promosi, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan 8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 kepala Sub Bagian : rekam medis, teknologi informasi dan promosi, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur Umum guna memperoleh petunjuk lebih lanjut; 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Umum / Pimpinan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rekam medis; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan, pengelolaan administrasi dan pengolahan data rekam medis pasien rawat jalan dan rawat inap; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bagian yang berkaitan; 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 7. Memberikan penilaian DP3 staf Sub Bagian Rekam Medis; 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rekam Medis dan Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan tehnologi informasi dan promosi rumah sakit; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan system informasi manajemen.rumah sakit, publikasi informasi dan promosi rumah sakit; - 22 - 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bagian lain yang berkaitan; 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 7. Memberikan penilaian DP3 Staf Sub Bagian Tehnologi Informasi dan Promosi; 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Rekam Medis dan Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pelaporan dan evaluasi dari semua kegiatan dari semua bagian / bidang yang di Rumah Sakut Umum Daerah baik yang bersifat rutin maupun insidentil; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bagian lain yang berkaitan; 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 7. Memberikan penilaian DP3 Staf Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rekam Medis dan Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Ketiga Bagian Keuangan Pasal 27 Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, perbendaharaan dan remunerasi, verifikasi dan akuntansi. - 23 - Pasal 28 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan Penyusunan program dan kebijakan teknis kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi dan Akuntansi; 2. Menyusun program kerja dan kegiatan Penyusunan program dan kebijakan teknis kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi dan Akuntansi; 3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas; 4. Memberikan petunujuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian : Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akuntansi; 6. Menyelengarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, Penyusunan program dan kebijakan teknis kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi dan Akuntansi; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, Penyusunan program dan kebijakan teknis kegiatan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi dan Akuntansi; 8. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan kerja terkait; 9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Kepala Sub Bagian : Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur Umum / Pimpinan guna memperoleh petunjunk lebih lanjut; 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Umum / Pimpinan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 24 - Pasal 29 (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penyusunan anggaran Rumah Sakit dan mobilisasi dana; 2. Menjabarkan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Melaksnakan kegiatan penyusunan anggaran Rumah Sakit atas usulan semua bidang / sub bidang, bagian / sub bagian, dan instalasi hingga proses menjadi DPA / DPA Perubahan; 4. Melaksanakan kegiatan mobilisasi dana dalam penggunaan anggaran sesuai skala prioritas; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas denga bagian lain yang berkaitan; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 8. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Staf Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 10. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan perbendaharaan Rumah Sakit; 2. Menjabarkan rencana kegiatan manusia skala prioritas; 3. Melaksanakan kegiatan pelayananan administrasi penerimaan uang biaya perawatan pasien dan pembayaran gaji, honor, insentif, dan uang kesejahteraan lainnya; 4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan Rumah Sakit; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bagian lain yang berkaitan; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan; 7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf; 8. Memberikan penilaian kinerja / DP3 staf Sub Bagian perbendaharaan; 9. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sesuaibidang tugas; 10. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 25 - (3) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Verifikasi dan Akuntasi; 2. Menjalankan rencana kegiatan menurut skala prioritas; 3. Pelaksanan kegiatan pemeriksaan / penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan dan pengluaran serta pertanggungjawaban keuangan; 4. Menyajikan informasikan laporan penerimaan dan pengluaran keuangan rumah sakit; 5. Membuat system dan prosedur serta standar dan analisa akuntasi keuangan rumah sakit; 6. Mengkoordinasikan pelaksanan tugas dengan bagian lain yang terlibat; 7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas staf; 8. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Staf Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugas; 10. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Keempat Instalasi Pasal 30 (1) Instalasi merupakan kesatuan fasilitas penyelenggaraan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur. (3) Penambahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 Instalasi sebagaimana disebut dalam Pasal 17, macam dan tugasnya adalah sebagai berikut : (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas : menyelenggarakan perencanaan, penataan dan menyediakan makanan biasa maupun dietari serta pendistribusiannya bagi pasien rawat inap dan menyelenggarakan konsultasi gizi serta penelitian. - 26 - (2) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian, penggantian prasarana dan sarana Rumah Sakit sebelum habis masa pakainya. (3) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensik. (4) Instalasi Sanitasi dan Linen Kamer mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit, pengelolaan limbah, serta jahit, cuci, dan setrika. (5) Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas : menyelenggarakan kegiatan proses sterilisasi bahan / barang peralatan kesehatan untuk dipergunakan selanjutnya. Bagian Keenam Staf Medis Pasal 32 (1) Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. (2) Staf Medis secara administrasi berada di bawah Direktur dan secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab kepada Komite Medis melalui Ketua Kelompok Staf Medis. Pasal 33 Staf Medis menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis. Pasal 34 (1) Staf Medis mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan profesi yang mengikuti prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan; b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan; - 27 - c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik. (2) Dalam melaksanakan tugas Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau cara lain dengan pertimbangan khusus. (3) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit untuk masa bakti minimal 3 (tiga) tahun. (4) Ketua Kelompok Staf Medis bertugas menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja Staf Medis yang dipimpinnya, ditetapkan secara individual untuk masing-masing dokter. Bagian Ketujuh Komite Medis Pasal 35 (1) Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari semua Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili. (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit. (4) Ketua Komite Medis dipilih secara demokratis oleh Ketua-ketua Kelompok Staf Medis kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Pasal 36 (1) Komite Medis menyelenggarakan fungsi : a. memberikan saran kepada Direktur; b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis; c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran; d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua Kelompok Staf Medis di Rumah Sakit. (2) Komite Medis mempunyai tugas : 1. membantu Direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya; - 28 - 2. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi; 3. mengatur kewenangan profesi antar Kelompok Staf Medis; 4. membantu Direktur rumah sakit menyusun medical staff bylaws dan memantau pelaksanaannya; 5. membantu Direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko-legal; 6. membantu Direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal; 7. melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Mutu dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kelompok Staf Medis; 8. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis; 9. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (drug usage), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, tissue review/audit medis melalui pembentukan Sub Komite – Sub Komite; 10. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur rumah sakit dan atau Pemilik rumah sakit. Pasal 37 (1) Dalam menyelenggarakan fungsi Komite Medis dibantu oleh Sub Komite yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. (2) Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. (3) Anggota Sub Komite terdiri dari Staf Medis dan tenaga Profesi lainnya secara ex-officio. (4) Sub Komite ditetapkan oleh Direktur rumah sakit atas usul Ketua Komite Medis setelah mendapat kesepakan dalam rapat pleno Komite Medis, untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. Bagian Kedelapan Dewan Penasehat Pasal 38 (1) Dewan Penasehat adalah kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur ahli di bidang perumahsakitan, hukum, ekonomi dan sosial. - 29 - (2) Dewan Penasehat memberi masukan dan saran kepada Direktur dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Bagian Kesembilan SATUAN PENGAWASAN INTERN Pasal 39 (1) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit. (2) Satuan pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur. BAB IV TATA KERJA Pasal 40 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam menyelenggarakan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja baik dalam lingkup internal maupun eksternal. (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat. Pasal 41 Rumah Sakit Umum Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah, Bupati Sragen serta Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Pasal 42 (1) Pembinaan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh Menteri Kesehatan. (2) Pembinaan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Pasal 43 (1) Dalam pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan daerah. (2) Penanggungjawab Sistem Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. - 30 - (3) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 15 Juni 2009 BUPATI SRAGEN, UNTUNG WIYONO Diundangkan di Sragen pada tanggal 15 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN KUSHARDJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 49 31